undang undang csr. Adanya perbedaan definisi dan terminologi yang digunakan UUPM dan UUPT. undang undang csr

Mencabut UU 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mencabut UU 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan. ♦ Program CSR harus tetap beraktivitas dengan memenuhi dan mematuhi undang-undang yang berlaku. Undang-undang (UU) tentang Panas Bumi . 10 Tahun 2013 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) yang dimana muatannya belum ada diatur besaran dana CSR yang dialokasikan tiap perusahaan. Secara global, CSR dilaksanakan masih bersifat sukarela (charity). setneg. Lihat Foto. Pada tahun 2007, Indonesia memperkenalkan regulasi mengenai CSR dalam Pasal 74 Undang-Undang No. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER09/MBU/07/2015. Besaran dana ini sudah ada dalam Peraturan Undang-Undang PT dan PP 47/2012, yang menjelaskan bahwa besaran anggaran dana untuk CSR ini disesuaikan dengan kebijakan masing-masing perusahaan. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; Mengingat : 1. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 4 Juli 2008 di Jakarta. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. Di Indonesia, terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang CSR di Indonesia. Mengapa CSR Penting Bagi Perusahaan? 3. Model CSR (Corporate Sosial Responbility) Terdapat 4 model CSR yang umum diterapkan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, diantaranya sebagai berikut: 1. Persentase perusahaan CSR dan Non CSR di beberapa negara. Salah satu undang-undang yang mengatur. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1. 128 – 134 Vol. PP No 93 Tahun. DR. Makna kehadiran PP No. Dasar hukum CSR sendiri tersebar dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (PP 47/2012). Undang-Undang, 6 TAHUN 2023. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perlu menetapkan Peraturan. Abstract. Undang-undang (UU) tentang Penanganan Fakir Miskin . Dalam Undang-Undang Minerba, CSR ditunjukkan dalam bentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat, pemanfaatan tenaga kerja dan pengikutsertaan pengusaha lokal. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah diundangkan pada tanggal 19 Desember 2014 oleh Presiden Republik Indonesia. Selain Undang-Undang di atas, peraturan. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang menggunakan istilah. CO. Peraturan Pemerintah No. Pengertian CSR menurut Suharto (2007:16) Melalui bukunya yang berjudul “pekerjaan sosial di dunia industri: Memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan”, Soeharto menyatakan bahwa CSR adalah operasi bisnis yang tidak hanya untuk meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga untuk pengembangan sosio-ekonomi daerah, secara. CSR dapat menjaga hubungan baik perusahaan dengan pihak terkait sehingga ketika terjadi konflik atau kerusuhan atau risiko bisnis lainnya, itu bisa ditangani dengan cepat dan mudah. 47, LN. "Kami ingin semua perusahaan swasta, BUMN wajib untuk ini," kata Malik, kepada Kontan. 3587, LL SETNEG : 65 HLM. Secara keseluruhan, CSR juga dapat dikatakan sebagai suatu tindakan yang bersifat sukarela maupun yang telah diatur oleh Undang-Undang dengan tujuan untuk menunjukkan sifat kepedulian sebuah perusahaan maupun lembaga terhadap karyawan, masyarakat di sekitar perusahaan, masyarakat luas, lingkungan sekitar perusahan /. 40 tentang Perseroan Terbatas. Di Indonesia regulasi mengenai CSR itu sendiri dijelaskan dalam UU PT No 40 tahun 2007, dan bahkan hal tersebut di respon hingga pemerintah daerah melalui peraturan daerah. BATAMTODAY. KETENTUAN PENUTUP. Tutup. Undang-undang tersebut memperkenalkan konsep tanggung jawab sosial perusahaan dan mewajibkan setiap perusahaan untuk memperhatikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari. Apa itu CSR Perusahaan dan Fungsinya? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pasal 1 ayat 3, pengertian CSR perusahaan adalah komitmen perseroan untuk terlibat aktif dalam pembangunan ekonomi. Apa itu CSR? CRS adalah bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Definisi CSR menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Perseroan Terbatas N0. Kegiatan CSR di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Perseoran No. Upaya penolakan tersebut berpuncak pada pengajuan surat permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi untuk pengujian Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang diajukan secara resmi oleh Badan Peraturan tentang CSR di Indonesia. Dengan adanya undang – undang ini , industri atau korporasi – korporasi wajib untuk melaksanakannya,SYARAT BIAYA CSR. Saat ini baru terdapat 4 (empat) aturan hukum yang mewajibkan perusahaan tertentu melaksanakan aktivitas CSR atau tanggungjawab sosial dan lingkungan, serta satu panduan ( guidance) internasional mengenai tanggungjawab berkelanjutan (sustainability responsibility),. Undang-undang ini menegaskan bahwa pemegang hak cipta memiliki hak eksklusif atas penggunaan, reproduksi, dan penyebaran karya ciptanya. “Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu komitmen. Marthin, Marthen B Salinding, Inggit Akim, “Implementasi Prinsip Corporate Social Responsibility (CSR) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas,” Journal of Private And Commercial Law, 1. UU PT telah disahkan oleh pemerintah pada tanggal 20 Juli 2007 silam. bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru; e. Selain untuk mematuhi Undang-undang, CSR dilakukan juga karena kesadaran perusahaan dalam membantu negara mengentaskan kemiskinan. 1, LN. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (“PP 47/2012”) Mengenai TJSL, diatur dalam Pasal 74 UUPT dan penjelasannya. Yayasan adalah badan hukum yang didirikan untuk tujuan sosial, agama, atau kemanusiaan yang tidak mengejar keuntungan. KETENTUAN PENUTUP. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Tidak secara tersurat mengatur tanggung jawab sosial perusahaan. Berikut adalah peraturan yang mendukung pelaksanaan CSR di Indonesia, yakni : a. CSR tidak semata menjadi kewajiban sosial perusahaan, namun juga. tidaknya CSR bagi. The method used in this research is normative juridical. Setelah mengetahui apa itu CSR, kita akan membahas terkait pendanaan CSR. CSR dan TJSL merupakan sebuah program loyalitas. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Moda pasal 15 huruf (b) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap. com – CSR adalah istilah yang barangkali sering terdengar, terutama yang berkaitan dengan perusahaan. Hasil penelitian Penerapan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas di PT. Lihat Foto. 47/2012 sebenarnya adalah, CSR atau TJSL tidak lagi wajib bagi perseroan di Indonesia dan dalam praktiknya kelak aturan baru ini akan berpotensi menjadi alat pembenar tambahan bagi pengelola dan pemilik korporasi-korporasi yang selama ini enggan menjalankan kewajiban sosial mereka. Manfaat Undang-undang CSR. Berikut adalah beberapa regulasi tersebut: 1. Mulai dari karyawan, pemilik saham, customer, pemerintah, dan juga masyarakat umum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan perubahan-perubahannya. Sebagai contoh adalah PT. Setiap penanam modal berkewajiban: […] b. 4724 . Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan mengenai CSR yang terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang. 0 BAB I PENDAHULUAN A. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin. tanggung jawab sosial (CSR), maka dalam penerapan CSR diperlukan suatu law enforcement untuk mengatur bagaimana ketentuan penerapannya. Setelah memahami berbagai pengertian, sejarah, prinsip, tujuan hingga manfaat dari CSR, berikut ini adalah beberapa jenis CSR, di antaranya adalah: 1. Manfaat CSR ( Corporate Sosial Responbility) salah satunya yaitu untuk mereduksi risiko bisnis. (2005: 16) 98 yang dirumuskan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan. c) UU No 40/2007: Perusahaan wajib melaporkan. Yaitu Pasal 11 ayat (3) huruf p, yang berbunyi, “Kontrak Kerja Sama sebagaimana. 3. Ketidaksinkronan istilah, konsep, dan ruang lingkup serta pelaksanaan CSR di dalam beberapa peraturan perundang-undangan ini menarik untuk diteliti. 3. Bidang usaha berbentuk apa pun bisa meminta perlindungan Bab 11 Undang-Undang Kepailitan termasuk perseroan, perusahaan perseorangan, atau perorangan yang memiliki utang tanpa jaminan paling sedikit AS$336. OpenAccessat:. CSR Dalam Industri Pertambangan. , M. Kewajiban TJSL bagi koperasi dan perbankan secara prinsip dapat kita lihat berdasarkan jenis entitasnya. docx. Ketentuan suatu PP tidak dapat menambah atau mengurangi. DASAR PELAKSANAAN CSR 1. CSR seharunya dapat menghasilkan dampak semi permanen untuk perusahaan dan masyarakat CSR harus bisa menghitung dan menimbang kepentingan pemegang kepentingan (stakeholders) di dalam dan di luar perusahaan. Perkembangan isu lingkungan global, perlu dibarengi konsep dan aplikasi terhadap fungsi tanggung jawab sosialnya atau Corporate Social Responsibility (CSR) sangat terkait dan saling berpengaruh, termasuk di Indonesia. Melihat pentingnya CSR dijalankan oleh sebuah Perusahaan Perseroan Terbatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk tulisan skripsi yang berjudul: “PENERAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan; b. Aspek sosial dalam hal ini meliputi keseimbangan antara tanggung jawab ekonomi dan lingkungan. Peluang mendapatkan penghargaan dan pengakuan dari masyarakat. Tetapi, CSR sudah menjadi suatu kewajiban dan merupakan komitmen bagi setiap perusahaan untuk tetap peduli dengan lingkungan di sekitarnya agar kegiatan operasional perusahaan tetap berkelanjutan. Sebagimana yang tercantum dalam bab 5 pasal 74 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") membahas tentang tanggung jawab sosial perusahaan serta keadaan. uuPT undang-undang Perseroan Terbatas WaSh Water Sanitation and hygiene daftar Singkatan. Inilah bentuk insentif kepada pelaku usaha yang melaksanakan program CSR. 5 Pelaporan Corporate Social Responsibility. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perluLiputan6. CSR kini sudah masuk dalam bagian dari UU PT, sehingga kegiatan sukarela itu menjadi wajib dan harus dipertanggung jawabkan secara hukum. Perwujudan CSR sebenarnya. Latar Belakang. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang seperti Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang diatur juga dalam Keputusan Menteri Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “komitmen perseroan untuk berperan serta. UU 20 tahun 2008 tentang UMKM. Undang-undang merupakan pegangan bagi perusahaan dalam melaksanakan CSR. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 3. Keberadaan perusahaan pertambangan idealnya bermanfaat tidak hanya bagi perusahaan secara internal, melainkan membawa dampak positif bagi masyarakat. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta dengan mengatur hak-hak yang melekat pada karya cipta. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. UllaIbanez. Pelaksanaan CSR akan berdampak pada keberlangsungan perusahaan. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan-perubahannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal pada pasal 15 huruf b dinyatakan bahwa setiap penanaman modal wajib melaksanakan TJSL. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan dalam pasal 74 (1) Perseroan yang menjalankan kegiatan. PP ini mengatur mengenai: 1) Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) berdasarkan jangka waktu atau selesainya pekerjaan tertentu; 2) jenis dan sifat atau kegiatan pekerjaan, jangka. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan; B. Djarum yang sejak tahun 1984 melaksanakan program Djarum Bakti Pendidikan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan TerbatasIMPLEMENTASI PRINSIP CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS. Selain itu Undang-Undang No. Upaya pemerintah meregulasi CSR dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang kewajiban perseroan terbatas adalah upaya yang baik agar terciptanya pembangunan bangsa yang lebih cepat dengan melibatkan organisasi usaha yang dipandang berpotensi besar dalam upaya percepatan pembangunan bangsa. H. “CSR salah didefinisikan di Indonesia,” tegas Jalal. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 23 ayat (4), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945; 2. (CSR). Hal ini sesuai dengan regulasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroanatas ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan . 12 Budi Gautama Siregar, “Penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) Dalam Pandangan Islam,”1. Dengan adanya Undang-undang Perseroan Terbatas yang disahkan pada tahun 2007, keberadaan CSR di Indonesia semakin jelas, sebab sudah memiliki payung. Hal ini sangat penting karena setiap daerah memiliki kebijakan dan peraturan yang berbeda. 5 Pelaporan Corporate Social Responsibility. 2. Pengertian CSR – Semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan tentu wajib dipertanggungjawabkan pada tiap perusahaan. CSR perusahaan tidak hanya bertujuan untuk menjaga nama baik perusahaan, tetapi juga menciptakan. Penanaman pohon oleh PT Bumiyasa Indonesia Energi dan PT Mandiri Manajen Investasi di Desa Baseh, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas,. Pasal 1 nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai “komitmen. Sudah menjadi kewajiban bagi sebuah perusahaan baik itu perseroan maupun BUMN untuk menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR) atau juga bisa disebut sebagai TJSL. Setelah di sahkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, banyak mengundang kritikan dan. Sanksi yang diterapkan pun dalam beberapa undang-undang seperti Undang- Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007. CSR berhubungan erat dengan pembangu-nan berkelanjutan atau sustainable development, se-hingga perusahaan dalam melaksanakan segala akti-vitas perusahaannya harus mendasarkan keputu-sannya tidak hanya pada faktor ekonomi tetapi jugaCSR adalah sebuah tanggung jawab yang sudah tertuang dalam Undang-Undang. Meskipun CSR diwajibkan oleh Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tersebut bagi perusahaan yang ekstraktif, namun juga dilakukan oleh perusahaan fasilitatif seperti perbankan, karena CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan memberikan manfaat bagi perusahaan. Pertahanan Negara bagi suatu bangsa yang berdaulat merupakan suatu cara untuk menjaga, melindungi, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, serta kedaulatan bangsa terhadap segala bentuk ancaman. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2007. Berdasarkan Peraturan UU PT dan PP 47/2012 menyatakan bahwa besaran dana CSR adalah tidak spesifik, sesuai. Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pasal 1 ayat 3 juga turut menjelaskan pengertian dari CSR ini, sebagai berikut:Undang-Undang Yayasan adalah peraturan hukum yang mengatur tentang pendirian dan pengelolaan yayasan di Indonesia. Corporate Social Responsibility (CSR) diatur dengan tegas dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, Undang-undang No. 93 Tahun 2010 terdiri 10 pasal itu mengatur jenis kegiatan CSR apa saja yang bisa menjadi pengurang beban pajak. 67, Tambahan Lembaran Negara No. Korelasi antara Sampah, CSR dan EPR. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CSR) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS ` MATA KULIAH : LEGAL REASONING DOSEN : Dr. Terlihat dari ketentuan dalam Undang-Undang No 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melihat tanggung. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1. Selain itu proses pengembangan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat juga mencangkup tiga proses penting yaitu. “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan. Di Indonesia program CSR mulai marak di tahun 2005-an, sedangkan di negara2. Konsep CSR dalam UUPT menimbulkan berbagai implikasi (Gunawan Widjaja & Yeremia Ardi Pratama, 2008 : 96-101), yaitu : a) Sebelum. sudah diatur di dalam Undang-Undang No. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPT, Perseroan. Situs. Tugas 2 CSR Muhamad Riza Al Rasyid(073002000026). 153. jawab sosial dan lingkungan. 13 Tahun 2011. 2023. Terbitlah kemudian PeraturanPemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan. Sebab, menurut Jokowi, pasal-pasal dalam UU ITE atau Undang-undang No 11 Tahun 2008, bisa menjadi hulu dari persoalan hukum. CSR itu bagus, tapi karena indonesia itu luas bgt dan masalahnya jg kompleks, sepertinya lebih baik ada badan atau organisasi apa gt yang memetakan wilayah kontribusi CSR. Penjelasan alternatif dari temuan ini adalah bahwa regulasi dalam CSR, sebagaimana diatur dalam Undang-undang (UU. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865); 3. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas sebagaimana dalam Pasal 3 ayat 1 maka CSR/TJSL adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) 3. Tanggung jawab ini berupa kepedulian sosial maupun tanggung jawab lingkungan dengan tidak mengabaikan kemampuan perusahaan. Saya tidak tahu apakah ada company yang membukukan biaya2 yang dikeluarkan terkait dg CSR dalam akun khusus ‘CSR Expenses’ misalnya. 1. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 232/KMK. Selain itu adanya kesadaran untuk menjalankan praktik CSR dari perusahaan. Berikut ini beberapa dasar hukum yang mengatur penerapan pajak CSR di Indonesia: Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas PP No 93 Tahun 2010; PP No. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (“CSR”) dalam bahasa Indonesia disebut Corporate Social Responsibility. com ulas penjelasannya dari berbagai sumber, Kamis. CSR seharusnya bisa menghasilkan dampak semi permanen bagi perusahaan dan masyarakat. Akan tetapi, tidak semua pelaku usaha menolak dimasukannya CSR sebagai kewajiban dalam pelaporan perusahaan. Peran pemerintah daerah Provinsi Lampung dalam pelaksanaan CSR yaitu dengan membentuk Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dan Peraturan Gubernur. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. Undang-Undang No. UMKM memiliki Undang-Undang tersendiri. Dalam pasal 13 ayat 3 (p) disebutkan: Kontrak Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memuat paling sedikit ketentuan-ketentuan pokok yaitu: (p) pengembangan masyarakat sekitarnya dan jaminan. paragraf 9 tentang pengungkapan dampak lingkungan. Pasal 1 Nomor 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut UU PT) tampaknya menggunakan istilah Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai terjemahan dari istilah Corporate Social Responsibility (CSR) untuk konteks perusahaan dalam masyarakat Indonesia, dan mengartikannya sebagai "komitmen.